BPOM dan Kemenkes Datangkan 7 Ribu Dosis Vaksin Cacar Monyet

Beritadata - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyetujui impor lebih dari 7 ribu dosis vaksin untuk cacar monyet atau Monkeypox (Mpox). Dari total kuota yang disetujui tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mendatangkan lebih dari 2 ribu dosis.

"Kami telah memberikan izin lebih dari 7 ribu dosis, tetapi yang tersedia saat ini sekitar 2 ribu lebih," ujar Taruna Ikrar dalam wawancara dengan Tempo seusai acara pembukaan Cosmetic Expo di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta, Jumat, (13/9).

Taruna juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengimpor vaksin tersebut, tetapi juga berharap agar vaksin bisa segera digunakan oleh masyarakat. Saat ini, stok vaksin tersebut disimpan oleh Kemenkes.

Rita Endang, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM, menjelaskan bahwa vaksin cacar monyet tersebut diimpor dari Eropa melalui mekanisme Special Access Scheme (SAS). Mekanisme ini memungkinkan masuknya obat yang belum mendapatkan izin edar di Indonesia, namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Rita menambahkan bahwa penggunaan SAS dipilih karena jumlah pasien yang memerlukan vaksin ini tidak terlalu banyak. Selain vaksin, beberapa obat untuk mengatasi cacar monyet, seperti antiretroviral, juga tersedia di dalam negeri. 

"Jadi, penggunaan SAS hanya untuk kebutuhan saat ini, karena kasusnya memang tidak terlalu banyak," jelas Rita dalam pernyataannya kepada Tempo.

Meskipun vaksin Mpox sudah masuk ke Indonesia, Kemenkes menegaskan bahwa vaksin ini hanya diberikan kepada kelompok yang memiliki risiko tinggi. Berdasarkan rekomendasi dari World Health Organization (WHO), vaksin ini terutama diperuntukkan bagi Lelaki yang berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL) dan individu yang telah kontak langsung dengan penderita cacar monyet dalam dua pekan terakhir.

Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, Prima Yosephine, menjelaskan bahwa selain LSL, kelompok berisiko tinggi lainnya meliputi petugas laboratorium yang bekerja dengan spesimen virologi di daerah dengan kasus Mpox, serta petugas kesehatan yang menangani pasien dengan infeksi Mpox.

"Vaksin juga akan diberikan kepada petugas kesehatan yang menangani kasus Mpox untuk mencegah penularan virus ini," ujar Prima dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu, (28/8) lalu.

Bukan Eksperimen

Kementerian Kesehatan membantah anggapan bahwa vaksin Mpox yang disiapkan merupakan vaksin eksperimental. Sebaliknya, vaksin ini sudah mendapatkan persetujuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

"Vaksin Mpox telah menerima daftar penggunaan darurat (EUL) dari WHO dan izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM, sehingga vaksin ini dapat digunakan dalam situasi darurat," jelas Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril, pada Selasa (10/9), seperti yang dikutip dari laman Sehat Negeriku.

Syahril juga menambahkan bahwa Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) terus memantau keamanan dan efektivitas pemberian vaksin Mpox. 

"BPOM dan Komnas KIPI secara independen memantau penggunaan vaksin ini untuk memastikan keamanannya dan manfaat yang diberikan," tambahnya.

Saat ini, Indonesia menggunakan jenis vaksin Mpox yang dikenal sebagai Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN). Vaksin ini merupakan generasi ketiga dari vaksin cacar (smallpox) yang tidak bereplikasi.

Menurut tinjauan pakar yang diterbitkan dalam dokumen WHO, vaksin MVA-BN mampu mengurangi risiko penularan Mpox hingga 62-85%. Sementara bagi mereka yang sudah terpapar, vaksin ini dapat menurunkan risiko penyakit parah hingga 20%. Vaksinasi Mpox menggunakan MVA-BN telah dilakukan sejak 2023 setelah terdeteksinya kasus cacar monyet di Indonesia.